BAB IVKETENTUAN PENUTUPPasal 10Semu

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Semua perjanjian Repo dan Reverse Repo yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan dinyatakan masih dapat berlaku.
Pasal 11
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: /POJK. /2014
TENTANG
PEDOMAN REPURCHASE AGREEMENT DENGAN MENGGUNAKAN GMRA INDONESIA ANNEX
I. UMUM
Perkembangan transaksi Repo dan Reverse Repo di Indonesia menunjukkan peningkatan nilai transaksi yang meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut menunjukkan nilai yang sangat substansial dan memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. Di sisi lain, peningkatan nilai ini juga diikuti oleh beragam permasalahan dalam implementasinya, hal ini belum ada pengaturan yang komprehensif dan spesifik mengenai transaksi Repo dan Reverse Repo . Idealnya segala jenis transaksi yang terjadi di Pasar Modal Indonesia harus diatur secara jelas agar tercapai pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Perkembangan transaksi repo dan Reverse Repo diikuti munculnya beragam permasalahan antara lain kegagalan transaksi Repo dan Reverse Repo. Permasalahan utama yang mendasari kegagalan transaksi Repo dan Reverse Repo adalah tidak adanya keseragaman praktik transaksi repo dan Reverse Repo di Indonesia dan keengganan pelaku pasar menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA) yang sudah disusun bersama serta kurangnya pengawasan yang memadai atas transaksi Repo dan Reverse Repo.
Oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Repo dengan Menggunakan GMRA Indonesia Annex dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi Repo dan Reverse Repo. GMRA Indonesia Annex merupakan suatu standar perjanjian transaksi Repo dan Reverse Repo yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pasar yang ada di Indonesia serta sebagai dasar bagi OJK untuk melakukan enforcement kepada para pelaku pasar.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

BAB IVKETENTUAN PENUTUPPasal 10Semua perjanjian Repo dan Reverse Repo yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan dinyatakan masih dapat berlaku.Pasal 11Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 12Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa KeuanganPENJELASANATASPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR: /POJK. /2014TENTANGPEDOMAN REPURCHASE AGREEMENT DENGAN MENGGUNAKAN GMRA INDONESIA ANNEXI. UMUMThe development of Repo and Reverse Repo transactions in Indonesia showed an increase in the value of transactions increased from year to year, the increase shows a very substantial value and play an important role in facilitating the liquidity of the market. On the other hand, the increase in value was also followed by various problems in its implementation, it is there has not been a comprehensive and specific arrangements concerning transactions Repo and Reverse Repo. Ideally all types of transactions that occur in the Indonesia capital market should be regulated clearly in order that reached the capital markets at a reasonable, orderly, and efficient as mandated in the law No. 8 year 1995 regarding capital market.The development of repo and Reverse Repo transactions followed the emergence of various problems, among others, the failure of the Repo and Reverse Repo transactions. The main problem underlying the failure of transactions Repo and Reverse Repo is the lack of uniformity of practice deals repo and Reverse Repo in Indonesia and the reluctance of market participants to use the Master Repurchase Agreement (MRA) that's been compiled together as well as the lack of adequate supervision over transactions Repo and Reverse Repo.It is therefore deemed necessary to establish the rules of the financial services authority about the guidelines of the Repo using GMRA Indonesia Annex in order to provide legal certainty for the transactors Repo and Reverse Repo. GMRA Indonesia Annex a standards agreement deals Repo and Reverse Repo are adapted to the conditions and needs of the market are there in Indonesia as well as the basis for OJK to do enforcement to all market participants.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

CHAPTER IV
FINAL PROVISIONS
Article 10
All agreements Repo and Reverse Repo ongoing and already there before the Financial Services Authority's regulation imposed otherwise still be valid.
Article 11
At the time the Financial Services Authority regulation comes into force, Bapepam-LK Number VIII.G .13 on Accounting treatment of Repurchase Agreement (Repo) Using Master Repurchase Agreement (MRA), is revoked and declared void.
Article 12
Regulation of the Financial Services Authority comes into force as from January 1, 2016.
For public cognizance, ordering the promulgation of this regulation promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia.
Enacted in: Jakarta
on: Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority
eXPLANATION OF
tHE
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER: / POJK. / 2014
ON
GUIDELINES FOR REPURCHASE AGREEMENT WITH INDONESIA GMRA ANNEX
I. GENERAL
The development of Repo and Reverse Repo transactions in Indonesia shows the increase in the value of transactions increased from year to year, this increase shows a very substantial value and play an important role in facilitating market liquidity. On the other hand, the increase in value was also attended by a variety of problems in practice, this has been no comprehensive and specific arrangements concerning transactions Repo and Reverse Repo. Ideally, any kind of transactions that occurred in the Indonesian capital market must be clearly in order to achieve the capital market fair, orderly, and efficient as mandated in Law No. 8 of 1995 on Capital Markets.
The development of a repo transaction and the Reverse Repo followed by the emergence of various problems among others, the failure of Repo and Reverse Repo transactions. The main issues underlying the failure of the transaction Repo and Reverse Repo is the lack of uniformity of practice repo transactions and Reverse Repo in Indonesia and the reluctance of market participants using Master Repurchase Agreement (MRA) that are constructed together as well as the lack of adequate oversight of transactions Repo and Reverse Repo.
By therefore it is necessary to stipulate Regulation of the Financial Services Authority on Guidelines for Using Repo by GMRA Indonesia Annex in order to provide legal certainty for the perpetrators of Repo and Reverse Repo transactions. Indonesia GMRA Annex is a standard agreement Repo and Reverse Repo transactions are adjusted to market conditions and the needs that exist in Indonesia as well as the basis for the FSA to carry out enforcement to market participants.