DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi para pelaku transaksi Repo, diperlukan suatu standar perjanjian yang digunakan oleh para pihak;
b. bahwa Global Master Repurchase Agreement (GMRA) merupakan standar perjanjian transaksi Repo yang digunakan di berbagai negara;
c. bahwa Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex merupakan suatu standar perjanjian transaksi Repo yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Repurchase Agreement dengan Menggunakan GMRA Indonesia Annex.
Mengingat
:
a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); dan
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN REPURCHASE AGREEMENT DENGAN MENGGUNAKAN GMRA INDONESIA ANNEX.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Repo adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
2. Reverse Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Reverse Repo adalah transaksi beli Efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
3. Global Master Repurchase Agreement (GMRA) adalah standar perjanjian transaksi Repo dan Reverse Repo yang diterbitkan oleh International Capital Market Assosiation (ICMA).
4. GMRA Indonesia Annex adalah GMRA dan lampirannya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.
6. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995.
9. Penerima Laporan Transaksi Efek adalah Pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek.
Pasal 2
(1) Peraturan ini berlaku untuk transaksi Repo dan Reverse Repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi Repo dan Reverse Repo atas Efek yang terdaftar dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Pasal 3
(1) Setiap transaksi Repo dan Reverse Repo atas Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib menggunakan GMRA Indonesia Annex.
(2) Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan transaksi Repo dan Reverse Repo dengan lembaga negara dalam rangka pelaksanaan operasi moneter dan fiskal maka dikecualikan dari kewajiban penggunaan GMRA Indonesia Annex.
(3) Lembaga Jasa Keuangan yang melaksanakan transaksi Repo dan Reverse Repo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menaati standar perilaku transaksi Repo dan Reverse Repo yang ditetapkan oleh OJK.
(4) Dalam hal para pihak menyepakati adanya klausula tambahan selain GMRA Indonesia Annex, maka hal tersebut dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.
Pasal 4
(1) Setiap transaksi Repo dan Reverse Repo wajib diikuti dengan perubahan kepemilikan Efek.
(2) Dalam hal terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban (default) pada transaksi Repo dan Reverse Repo, maka transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli putus (outright) tanpa mengurangi kewajiban pihak yang gagal untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
BAB II
PERSYARATAN
Pasal 5
Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan transaksi Repo dan Reverse Repo wajib memastik

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTYTHE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITYWeigh:a. that in order to provide legal certainty and efficiency for the transactors Repo, required a standard agreement used by the parties;b. that the Global Master Repurchase Agreement (GMRA) is a standard agreement used Repo transactions in various countries;c. that the Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex a standard Repo transaction agreement tailored to conditions in Indonesia;d. that based on considerations as referred to in letter a, letter b, letter c, and then seen the need to establish the rules of the financial services authority about the guidelines on Repurchase Agreement using the GMRA Indonesia Annex.Given the:a. Act No. 21 in 2011 about the financial services authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 111 in 2011, an additional Sheet of the Republic of Indonesia Number 5354);b. Law No. 8 year 1995 regarding capital market (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 64 in 1995, an additional Sheet of the Republic of Indonesia Number 3608);c. Act No. 24 of 2002 about the State (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 110 in 2002, an additional Sheet of the Republic of Indonesia Number 4236); andd. Act No. 19 of 2008 concerning Shariah-compliant Securities State (State Gazette of the Republic of Indonesia number 70 in 2008, an additional Sheet of the Republic of Indonesia Number 4852).DECIDEDSet:REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ABOUT THE GUIDELINES OF REPURCHASE AGREEMENT USING THE GMRA INDONESIA ANNEX.CHAPTER IGENERAL PROVISIONSArticle 1In this rule are:1. Repurchase Agreement hereinafter referred to Repo transactions is the effect with a promise to buy back at the time and the price has been set.2. Reverse Repurchase Agreement hereinafter referred to as a Reverse Repo transaction is a purchase effect with the promise of resale on time and the price has been set.3. Global Master Repurchase Agreement (GMRA) is a standard agreement deals Repo and Reverse Repo, published by the International Capital Market Assosiation (ICMA).4. Indonesia GMRA Annex their attachments and GMRA is set by the financial services authority.5. The financial services authority, hereinafter abbreviated OJK, is an institution which is independent and free from the interference of other parties, functions, duties, and authority of the setting, supervision, inspection, and investigation as stipulated in the legislation of the Republic of Indonesia Number 9 in 2011.6. Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945.7. Financial Services Institutions are institutions that carry out activities in the banking sector, capital market, Perasuransian, Financing Institutions, pension funds, and other financial services as referred to in the legislation of the Republic of Indonesia Number 9 in 2011.8. Depository institutions and settlement is an institution established for the purpose of providing the service a central custodian and settlement transactions, the fair, orderly and efficient manner as stipulated in the legislation of the Republic of Indonesia number 8 in 1995.9. the effect is Transactions Report Recipient Parties appointed by OJK to provide system and/or the means and receive reporting Transactions.Article 2(1) this Regulation applies to the Reverse Repo and Repo transactions conducted by financial services Institutions.(2) the provisions referred to in subsection (1) applies to the Repo and Reverse Repo transactions over the effects listed and settlement is done through Bank Indonesia and/or depository institutions and settlement.Article 3(1) any transactions Repo and Reverse Repo over the effects referred to in article 2 paragraph (1) is required to use the GMRA Indonesia Annex.(2) in the case of financial services Institutions conduct transactions Repo and Reverse Repo with State agencies in the framework of the implementation of monetary and fiscal operations are then excluded from the obligation of use of GMRA Indonesia Annex.(3) financial services Institutions that carry out transactions Repo and Reverse Repo referred to in subsection (1) is obligated to comply with the standards of conduct Repo and Reverse Repo transactions set by OJK.(4) if the parties agree on the existence of an additional clause in addition to GMRA Indonesia Annex, it can be done as long as it doesn't conflict with the Regulations this OJK.Article 4(1) every transaction the Repo and Reverse Repo is mandatory with the change of ownership the effect.(2) in the event of failure of fulfilment of the obligation (default) on the Repo and Reverse Repo transactions, then the transaction is buying and selling break up (outright) without prejudice to the obligations of the parties fail to settle the obligation.CHAPTER IIREQUIREMENTSArticle 5Financial services institutions that conduct transactions Repo and Reverse Repo mandatory memastik

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE
BOARD OF COMMISSIONER OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
Considering
:
a. that in order to provide legal certainty and efficiency for the perpetrators of the Repo transaction, we need a standard agreement used by the parties;
b. that the Global Master Repurchase Agreement (GMRA) is a standard agreement Repo transactions are used in various countries;
c. that the Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex is a standard agreement Repo transactions adapted to the conditions that exist in Indonesia;
d. Based on the considerations referred to in paragraphs a, b, and c, it is necessary to stipulate Regulation of the Financial Services Authority on Guidelines for Using Repurchase Agreement with Indonesia GMRA Annex.
Given
:
a. Law Number 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253);
b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3608);
c. Act No. 24 of 2002 concerning Government Securities (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 110, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4236); and
d. Law Number 19 Year 2008 concerning Sharia Securities (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4852).
DECIDES
To stipulate
:
REGULATION AUTHORITY FINANCIAL SERVICES ON GUIDELINES FOR REPURCHASE AGREEMENT WITH GMRA INDONESIA ANNEX,
PART I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
In this regulation the following meanings:
1. Repurchase Agreement, hereinafter referred to as Repo transactions are securities with a promise to buy back at a time and price that has been set.
2. Reverse Repurchase Agreement, hereinafter called the Reverse Repo transaction securities purchased under agreements to resell at a time and price that has been set.
3. Global Master Repurchase Agreement (GMRA) is a standard agreement Repo and Reverse Repo transactions issued by the International Capital Market Association (ICMA).
4. Indonesia GMRA Annex is GMRA and its attachments set by the Financial Services Authority.
5. Financial Services Authority, hereinafter referred to as the FSA, is an institution that is independent and free from interference by other parties, which has the functions, duties, and authority to regulate, control, inspection, and investigation as referred to in the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011.
6. Bank Indonesia is the central bank of the Republic of Indonesia as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
7. Financial Services Institute is an organization that conducts activities in the sector of Banking, Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Institutions, and other financial services institutions as defined in the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011.
8. Central Securities Depository is an institution that was established with the aim to provide a central depository and transaction settlement orderly, fair, and efficient as defined in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1995.
9. Beneficiary of Securities Transaction Report is a Person authorized by the FSA to provide a system and / or the facilities and receive reporting Transaction.
Article 2
(1) This regulation applies to transactions Repo and Reverse Repo conducted by the Institute of Financial Services.
(2) The provisions referred in paragraph (1) applies to transactions Repo and Reverse Repo Securities listed and settlement by Bank Indonesia and / or the Central Securities Depository.
Article 3
(1) Each transaction Repo and Reverse Repo Securities as referred to in Article 2 paragraph ( 1) shall use GMRA Indonesia Annex.
(2) in the case of the Institute of Financial Services transactions Repo and Reverse Repo by state agencies in the implementation of monetary operations and fiscal it is excluded from the obligation to use GMRA Indonesia Annex.
(3) Institute of Financial Services that executes transactions Repo and Reverse Repo as referred to in paragraph (1) shall comply with the standards of conduct transactions Repo and Reverse Repo set by the FSA.
(4) in the event that the parties agreed on the clauses in addition GMRA Indonesia Annex, then it can be done does not conflict with Regulation of the FSA's.
Article 4
(1) Each transaction Repo and Reverse Repo shall be followed by changes in the ownership of securities.
(2) in the event of non-compliance (default) in the Repo and Reverse Repo, the transaction is a sale and purchase transactions dropped out ( outright) without prejudice to the obligations of the parties fail to settle its obligations.
CHAPTER II
REQUIREMENTS
Article 5
Institutions Financial Services who conduct transactions Repo and Reverse Repo shall memastik